A'Koerdays Blog

5 Desember 2012

Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Kepailitan Baik Bagi Kreditur atau Debitor Pailit

Filed under: Hukum — akoerday @ 1:55 am
  1. Berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari;
  2. Boleh dilakukan kompensasi (setoff) antara hutang debitur dengan piutang debitur;
  3. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan;
  4. Berlaku actio paulina;
  5. Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur;
  6. Kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri;
  7. Debitur atau direksi dari debitur kehilangan hak mengurus;
  8. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar;
  9. Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator;
  10. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator;
  11. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan;
  12. Semua penyitaan dibatalkan;
  13. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan;
  14. Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dicegah;
  15. Daluarsa dicegah;
  16. Transaksi forward dihentikan;
  17. Sewa menyewa dihentikan;
  18. Karyawan debitur di PHK;
  19. Warisan dapat diterima atau ditolak oleh kurator;
  20. Pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitur dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan;
  21. Pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan;
  22. Hak retensi tidak hilang;
  23. Debetur pailit atau direksinya dapat disandera (gijzeling);
  24. Debitur pailit demi hukum dicekal;
  25. Harta pailit dapat disegel;
  26. Surat-surat kepada debitur pailit dapat dibuka oleh kurator;
  27. Putusan pailit bersifat serta merta;
  28. Putusan hakim pengawas bersifat serta merta;
  29. Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur;

Tujuan pernyataan pailit dan segala macam konsekwensinya sebenarnya untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan deebitor untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor).
Segala konsekwensi ini sebenarnya adalah dalam rangka penyelamatan aset kreditur dan upaya pembatasan ruang gerak debitur dalam hal penggunaan hartanya, sehingga harus diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum terhadap debitur tersebut.

Mengenai diri si pailit menuurt pasal 22 Peraturan Kepailitan, dinyatakan bahwa :
Dengan dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari dimana keputusan kepailitan itu diputuskan.

Dari gambaran pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa si pailit hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Sesudah dijatuhkan keputusan kepailitan, maka pengurusan dan si pailit masih berwenang melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang harta kekayaannya, asal perbuatan itu menguntungkan budel. Sedangkan perbuatan yang tidak membawa manfaat bagi budel tidak mengikat budel.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: