A'Koerdays Blog

4 Juni 2013

JIKA TERJADI PERALIHAN PIUTANG (cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain)VS HT

Filed under: Tak Berkategori — akoerday @ 10:28 am

LIHAT Pasal 16 dan Penjelasan angka 8 dan Pasal 16 UUHT DIKAITKAN DENGAN Pasal 613 KUHPerdata:

Pasal 16
(1). Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau
sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.
(2). Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan.
(3). Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor
Pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang
menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat Hak Tanggungan dan
sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
(4). Tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja
berikutnya.
(5). Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
I. UMUM
8. Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accessoir pada suatu
piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka
kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.
Dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, Hak Tanggungan yang
menjaminnya, karena hukum beralih pula kepada kreditor tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tersebut tidak memerlukan akta PPAT, tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya
piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat Hak
Tanggungan yang bersangkutan, serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang
dijadikan jaminan.
Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila karena pelunasan atau
sebab-sebab lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus.
Dalam hal ini pun pencatatan hapusnya Hak Tanggungan yang bersangkutan cukup didasarkan
pada pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya hapus.
Pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan mengenai hapusnya
hak tersebut, sedang sertifikatnya ditiadakan. Pencatatan serupa, yang disebut pencoretan atau
lebih dikenal sebagai “roya”, dilakukan juga pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang
semula dijadikan jaminan. Sertifikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut,
diserahkan kembali kepada pemegang haknya.
Dengan tidak mengabaikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan,
kesederhanaan administrasi pendaftaran Hak Tanggungan, selain dalam hal peralihan dan
hapusnya piutang yang dijamin, juga tampak pada hapusnya hak tersebut karena sebab-sebab lain,
yaitu karena dilepaskan oleh kreditor yang bersangkutan, pembersihan obyek Hak Tanggungan
berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah
yang dijadikan jaminan.
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Undang-undang ini mengatur
tatacara pencatatan peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan, termasuk pencoretan atau roya.
Pasal 16
Ayat (1)
Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada
pihak lain.
Subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi utang debitor.
Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain yang dirinci pada ayat ini, misalnya
dalam hal terjadi pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya
piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru.
Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena hukum, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini
cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor
yang baru.

Lihat Penjelasan Umum angka 8.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

31 Mei 2013

Memberi Garis tepi Akta di Ms.Word

Filed under: Tak Berkategori — akoerday @ 7:20 am

Caranya sebagai berikut.
• Buka dokumen baru pada Ms. Word 2007, lalu klik tab View > Macros > View Macros.
• Klik nama macro tersebut lalu klik Create.
• Salin kode dibawah ini ke kotak yang disediakan.
Code :
Sub membuatgaristepi()

‘ membuatgaristepi Macro


Dim d1, d2, xt As Long
Dim h, i, jb As Integer
Dim DP As Object
Set DP = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties
jb = DP(“Number of Lines”)
Selection.HomeKey Unit:=wdStory
For h = 1 To jb
Selection.EndKey
Selection.Start = Selection.End – 1
If Selection.Text = “#” Then
Selection.Delete
Selection.MoveStart Unit:=wdCharacter, Count:=1
GoTo lewat
ElseIf Selection.Text = “@” Then
Selection.MoveEnd Unit:=wdCharacter, Count:=1
Selection.Delete
GoTo Usai
End If
Selection.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
If Selection.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter Then
Selection.HomeKey xt = Selection.Information(wdHorizontalPositionRelativeToTextBoundary)
Selection.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphLeft
For i = 1 To 200
Selection.InsertAfter “-”
Selection.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
d1 = Selection.Information(wdHorizontalPositionRelativeToTextBoundary)
If d1 >= xt Then Exit For
Next i
End If
Selection.EndKey
d1 = Selection.Information(wdHorizontalPositionRelativeToTextBoundary)
d2 = d1
For i = 1 To 200
Selection.InsertAfter “-”
Selection.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
d1 = Selection.Information(wdHorizontalPositionRelativeToTextBoundary)
If d1 Macros.
• Pilih macro yang tadi dibuat lalu klik Run.
• Tunggu sampai selesai. Lalu, klik OK.

8 Mei 2013

Tentang Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dalam Sertifikat

Filed under: Tak Berkategori — akoerday @ 4:06 am

Pemberian Nomor Identifikasi Bidang (NIB)

Dalam sistem pendaftaran tanah terdapat 2 jenis informasi, yaitu informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam peta pendaftaran dan informasi mengenai hal-hal yang melekat pada bidang tanah tersebut seperti pemegang hak, penggunaan tanah, apakah ada sengketa di atas tanah tersebut dan lain sebagainya. Untuk mengidentifikasi satu bidang tanah dan membedakan dengan bidang tanah lainnya, diperlukan tanda pengenal bidang tanah yang bersifat unik, sehingga dengan mudah mencari dan membedakan bidang tanah yang dimaksud dengan bidang tanah lainnya.

Selain untuk maksud-maksud tersebut diatas, NIB merupakan penghubung antara Peta Pendaftaran dan daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran tanah. Dalam sistem komputerisasi pendaftaran tanah NIB yang unik diperlukan sebagai penghubung yang efisien antara data yang diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu bidang tanah.

Tata Cara Pemberian NIB

Kegiatan pendaftaran tanah sebagian besar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Begitu juga dengan penyimpanan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan proses pendaftaran tanah seperti peta pendaftaran tanah, buku tanah, surat ukur, daftar tanah, dan daftar isian lainnya disimpan di Kantor Pertanahan. Oleh karena seluruh informasi yang berkenaan dengan bidang tanah berada di Kantor Pertanahan maka NIB diberikan berdasarkan Wilayah Administari Pemerintahan supaya unik dan mudah dalam pencarian. NIB diberikan terhadap bidang tanah pada pendaftaran tanah Sistematik maupun pendaftaran tanah Sporadik setelah batas-batas tanah tersebut ditetapkan dan dicantumkan dalam daftar isian 201. NIB dialokasikan dan diberikan kepada Petugas Penetapan Batas sebelum berangkat ke lapangan

NIB terdiri dari 13 digit, cara penulisannya sebagai berikut :

* 2 digit pertama : 1-99 adalah kode Propinsi
* 2 digit kedua : 1-99 adalah kode Kabupaten/Kotamadya
* 2 digit ketiga : 1-99 adalah kode Kecamatan
* 2 digit keempat : 1-99 adalah kode Desa/Kelurahan
* 5 digit terakhir : 1-99999 adalah Nomor Bidang Tanah

Contoh :

Bidang tanah nomor 102 terletak di Kelurahan Duri Kelapa, NIBya sebagai berikut :
09.03.05.02.00102

09 = kode Propinsi DKI Jakarta
03 = kode Kotamadya Jakarta Barat
05 = kode Kecamatan Kebon Jeruk
02 = kode Kelurahan Duri Kelapa
00102 = Nomor Bidang Tanah

Nomor Bidang Tanah adalah nomor yang berurutan per-Desa/Kelurahan diberikan sesuai dengan urutan; penyelesaian penetapan batasnya pada pendaftaran tanah sporadik atau dapat dialokasikan pada pendaftaran tanah sistematik asalkan tidak ada NIB ganda atau NIB kosong.

23 April 2013

Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Filed under: Tak Berkategori — akoerday @ 2:13 am

Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BMD-Permendagri No.17-2007

Permen BUMN No. PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN

Filed under: Tak Berkategori — akoerday @ 2:11 am

Permen BUMN No. PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN
PER-02-MBU-2010

13 Februari 2013

Rumus dan fungsi dalam excel

Filed under: Tip & Trik — akoerday @ 4:46 am

RUMUS DAN FUNGSI
Bahasan : Pengenalan Rumus Dan Fungsi Pada Program Microsoft Excel Xp
Tujuan :
1. Siswa Dapat Mengenal Fungsi Pada Microsoft Excel.
2. Siswa Dapat Menggunakan Fungsi Pada Microsoft Excel.

A. FUNGSI TEKS
Fungsi ini dikhususkan untuk memanipulasi jenis data string. Ada beberapa model dari jenis fungsi teks ini, antara lain:

1. LEFT
Fungsi ini digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri. Adapun cara penulisan fungsi ini adalah:
=LEFT(Teks,n)
dimana : Teks : merupakan string yang akan dimanipulasi. Bisa berupa teks biasa ataupun nama suatu sel.
N : banyaknya jumlah karakter yang diambil dari Teks dari sebelah kiri.
Contoh :
= LEFT (“Yogyakarta”; 5) Yogya
= LEFT (“Aisyah”; 3) Ais

2. RIGHT
Seperti halnya fungsi left, fungsi right juga digunakan untuk memanipulasi teks, yaitu mengambil sejumlah karakter
tertentu dari sebelah kanan. Adapun syntaxnya adalah:
=RIGHT(Teks,n)
dimana : Teks : merupakan string yang akan dimanipulasi. Bisa berupa teks biasa ataupun nama suatu sel.
N : banyaknya jumlah karakter yang diambil dari Teks dari sebelah kanan.
Contoh :
= RIGHT (“Yogyakarta”; 5) karta
= RIGHT (“Aisyah”; 3) yah

3. MID
Lain halnya dengan fungsi left dan right, fungsi mid ini berfungsi untuk mengambil karakater berdasarkan ketentuan
yang ditentukan sendiri. Adapun cara penulisannya adalah:
=MID(Teks,m,n)
dimana : Teks : merupakan string yang akan dimanipulasi. Bisa berupa teks biasa ataupun nama suatu sel.
M : urutan awal pengambilan karakter.
N : banyaknya jumlah karakter yang diambil dari Teks di mulai karakter ke-M.
Contoh :
= MID (“Yogyakarta”; 5; 4) akar
= MID (“Aisyah”; 2; 4) isya

4. VALUE
Fungsi value ini digunakan untuk mengembalikan angka yang bertype string menjadi jenis numerik kembali.
Perintahnya adalah:
=VALUE(DataAngka)
dimana : DataAngka : adalah angka yang bertype data string yang akan dikonversikan ke type data numerik
Contoh :
= VALUE(“12345”) 12345

B. FUNGSI LOGIKA
Fungsi ini digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi dari data yang ada dan memberikan hasil atau nilai yang berbeda
sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Untuk memudahkan pemahaman fungsi logika, maka kita dapat membagi fungsi
logika ini menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. LOGIKA SANGAT SEDERHANA
Kita menyebut logika sederhana karena dalam kondisi ini hanya ada dua keadaan yang kita uji. Misalkan kalau buka
pria berarti wanita, begitu juga sebaliknya kalau buka wanita pasti pria. Maka jika hanya ada dua keadaan yang diuji
anda bisa menggunakan logika sangat sederhana ini dengan syntax:
=IF(Kondisi;B;S)
dimana: Kondisi : merupakan keadaan atau kondisi atau nilai dari suatu data yang kita uji. Nilai kondisi hanya
ada dua yaitu benar atau salah.
B : pernyataan atau hasil jika kondisi bernilai Benar
S : pernyataan atau hasil jika kondisi bernilai Salah.
Modul Microsoft Excel Xp
Contoh:
Misalkan kita memeriksa apakah kode yang ada pada sel A1 itu A atau B. Jika kodenya A, maka tuliskan Pria dan
jika B isikan Wanita.
=IF(A1=”A”; “Pria”; “Wanita”)
atau
=IF(A1=”B” ; “Wanita”; “Pria”)

2. LOGIKA SEDERHANA
Jika keadaan yang harus diseleksi lebih dari dua, maka kita bisa menggunakan fungsi logika sederhana. Adapun cara
penulisan logika sederhana ini adalah:
=IF(Kondisi-1;B-1;IF(Kondisi-2;B-2;…;IF(Kondisi-n;B-n)))
Jumlah IF yang digunakan adalah sejumlah kondisi atau minimal sejumlah kondisi-1
Contoh:
Jika sel A1 berisi data M, maka hasilnya Motor, jika S, Sepeda dan jika B, maka hasilnya Becak.
= IF (A1=”M”; ”Motor”; IF (A1=”S”; ”Sepeda”; IF (A1=”B”; ”Becak”)))
atau = IF (A1=”M”; ”Motor”; IF (A1=”S”; ”Sepeda”; ”Becak”))
jumlah kurung tutup dibelakang rumus adalah sejumlah IF.

3. LOGIKA OR
Logika OR ini digunakan jika ada seleksi dengan menggunakan kata atau. Adapun cara penulisan dari fungsi ini
adalah:
=IF(OR(Kondisi-1;Kondisi-2);B;S)
dimana: Kondisi-1 dan Kondisi-2 merupakan keadaan yang diuji
B : pernyataan yang akan di isikan jika kondisi-1 dan atau kondisi-2 bernilai benar
S : pernyataan yang akan dipakai jika Kondisi-1 dan Kondisi-2 bernilai salah.
Contoh:
Jika sel A1 berisi data L atau sel B1 berisi data M, maka dapat tunjangan 2500.
=IF(OR(A1=”L”; B1=”M”); 2500; 0)
atau
=IF(OR(B1=”M”; A1=”L”); 2500; 0)

4. LOGIKA AND
Sama seperti halnya logika OR, pada logika AND juga harus ada dua kondisi atau keadaan yang diuji. Bedanya
pernyataan Benar hanya akan dihasilkan jika kedua kondisi bernilai benar.
=IF(AND(Kondisi-1;Kondisi-2);B;S)
dimana: Kondisi-1 dan Kondisi-2 merupakan keadaan yang diuji
B : pernyataan yang akan di isikan jika kondisi-1 dan Kondisi-2 bernilai benar
S : pernyataan yang akan dipakai jika Kondisi-1 atau Kondisi-2 atau keduanya bernilai salah.
Contoh:
Jika sel A1 berisi data L dan sel B1 berisi data M, maka dapat tunjangan 2500.
=IF(AND(A1=”L”; B1=”M”); 2500; 0)
atau
=IF(AND(B1=”M”; A1=”L”); 2500; 0)

5. LOGIKA AND OR
Dari logika AND dan OR yang telah kita bahas, bisa dihasilkan sebuah logika baru yaitu AND OR. Untuk kombinasi
ini, tentunya harus ada minimal tiga kondisi yang diuji.
=IF(AND(OR(Kondisi-1;Kondisi-2); Kondisi-b); B; S)
dimana: Kondisi-1 dan Kondisi-2 adalah kondisi dari logika OR sekaligus merupakan kondisi-a dari AND
Kondisi-b merupakan kondisi kedua dari fungsi AND
Contoh:
Jika sel A1 berisi data L atau sel B1 berisi data M, dan C1 berisi data Q maka dapat tunjangan 2500.
=IF(AND(OR(A1=”L”; B1=”M”); C1=”Q”); 2500; 0)
6. LOGIKA OR AND
Untuk logika OR AND juga memiliki syntax yang hampir sama yaitu:
=IF(OR(AND(Kondisi-a;Kondisi-b); Kondisi-2); B; S)
Contoh:
Jika sel A1 berisi data L dan sel B1 berisi data M, atau C1 berisi data Q maka dapat tunjangan 2500.
=IF(OR(AND(A1=”L”; B1=”M”); C1=”Q”); 2500; 0)

13 Desember 2012

Ketentuan Mengenai Pembatalan Lelang sesuai Surat Direktur Lelang nomor S-1338/KN.7/2011

Filed under: Hukum — akoerday @ 4:29 am

Ketentuan Mengenai Pembatalan Lelang sesuai Surat Direktur Lelang nomor S-1338/KN.7/2011

Mengingat masih adanya pertanyaan mengenai penundaan atau pembatalan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang diakibatkan adanya gugatan dari pihak selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi, serta dalam rangka memberikan persepsi yang sama terkait penerapan Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 27 huruf c dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait lelang Hak Tanggungan, PMK nomor 93/PMK.06/2010 mengatur sebagai berikut:

  • Pasal 13 ayat (1), dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasar titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
  • Pasal 27 huruf c, Pembatalan Lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal antara lain terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi.

2. Perlu dipahami bahwa pengaturan pasal tersebut adalah dalam konteks hubungan debitur atas kepemilikan objek yang dibebani hak tanggungan, sehingga secara filosofi yang dimaksud dengan pihak lain tersebut adalah yang terkait langsung dengan kepemilikan objek yang akan dilelang, selain dari debitur, suami atau istri debitor/tereksekusi. Dengan demikian tidak semua gugatan dari pihak ketiga dapat menunda lelang Hak Tanggungan.

 

3. Pihak lain yang terkait langsung dengan kepemilikan objek yang dilelang misalnya pihak ketiga yang merasa objek yang dimilikinya tidak pernah diagunkan. Terkait hal ini, perlu kami tegaskan juga bahwa pihak penyewa tidak termasuk sebagai pemilik, sehingga tidak termasuk dalam pihak lain yang dapat menunda lelang Pasal 6 UUHT.

4. Berkenaan dengan hal di atas, apabila terdapat gugatan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitor/tereksekusi terhadap rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, maka KPKNL perlu mengevaluasi posisi penggugat dalam kaitannya dengan kepemilikan atas objek yang akan dilelang.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

 

Direktur Lelang

ttd

Suryanto

NIP195306121978021001

 

5 Desember 2012

Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Kepailitan Baik Bagi Kreditur atau Debitor Pailit

Filed under: Hukum — akoerday @ 1:55 am
  1. Berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 (sembilan puluh) hari;
  2. Boleh dilakukan kompensasi (setoff) antara hutang debitur dengan piutang debitur;
  3. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan;
  4. Berlaku actio paulina;
  5. Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur;
  6. Kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri;
  7. Debitur atau direksi dari debitur kehilangan hak mengurus;
  8. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar;
  9. Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator;
  10. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator;
  11. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan;
  12. Semua penyitaan dibatalkan;
  13. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan;
  14. Balik nama atau pendaftaran jaminan hutang atas barang tidak bergerak dicegah;
  15. Daluarsa dicegah;
  16. Transaksi forward dihentikan;
  17. Sewa menyewa dihentikan;
  18. Karyawan debitur di PHK;
  19. Warisan dapat diterima atau ditolak oleh kurator;
  20. Pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan sebelum pailit oleh debitur dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan;
  21. Pembayaran hutang dimana pembayaran tersebut dilakukan setelah pailit dapat dibatalkan;
  22. Hak retensi tidak hilang;
  23. Debetur pailit atau direksinya dapat disandera (gijzeling);
  24. Debitur pailit demi hukum dicekal;
  25. Harta pailit dapat disegel;
  26. Surat-surat kepada debitur pailit dapat dibuka oleh kurator;
  27. Putusan pailit bersifat serta merta;
  28. Putusan hakim pengawas bersifat serta merta;
  29. Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur;

Tujuan pernyataan pailit dan segala macam konsekwensinya sebenarnya untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan deebitor untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya (kreditor).
Segala konsekwensi ini sebenarnya adalah dalam rangka penyelamatan aset kreditur dan upaya pembatasan ruang gerak debitur dalam hal penggunaan hartanya, sehingga harus diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum terhadap debitur tersebut.

Mengenai diri si pailit menuurt pasal 22 Peraturan Kepailitan, dinyatakan bahwa :
Dengan dinyatakan pailit, maka si berutang demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, terhitung mulai hari dimana keputusan kepailitan itu diputuskan.

Dari gambaran pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa si pailit hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Sesudah dijatuhkan keputusan kepailitan, maka pengurusan dan si pailit masih berwenang melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang harta kekayaannya, asal perbuatan itu menguntungkan budel. Sedangkan perbuatan yang tidak membawa manfaat bagi budel tidak mengikat budel.

3 September 2012

DAFTAR BARANG YANG AKAN DILELANG

Filed under: Tak Berkategori — akoerday @ 2:35 am

DAFTAR BARANG YANG AKAN DILELANG

UNTUK MELIHAT DAFTAR OBJEK yang akan dilelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung yang beralamat di Jalan Ambon No.1 Bandung. Silahkan download daftar di bawah ini:
DAFTAR BARANG YANG AKAN DILELANG

Demikian informasi ini kami sampaikan. Dan apabila perlu informasi mengenai lelang silahkan kontak kami di 022-4205431 Ext. 221 (Kurdi).

SURAT EDARAN NOMOR SE- 4 IKNI2O12 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN BONGKARAN BMN KARENA PERBAIKAN (RENOVAS|, REHAB|L|TASI ATAU RESTORASI

Filed under: Tak Berkategori — akoerday @ 2:28 am
Tags:

SURAT EDARAN NOMOR SE- 4 IKNI2O12 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN BONGKARAN BMN KARENA PERBAIKAN (RENOVAS|, REHAB|L|TASI ATAU RESTORASI

KLIK DISINI UNTUK MELIHAT se-4

Halaman Berikutnya »

The Rubric Theme. Create a free website or blog at WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.